Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Olahraga Tahun 2023, Kejari Kota Bekasi Tahan Mantan Kadispora

BEKASI, MEDIASI.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi tetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan alat olahraga tahun anggaran 2023. Ketiga tersangka, AZ mantan kepala dinas kepemudaan dan olahraga (Kadispora), pejabat pembuat komitmen (PPK) M. AR dan AM selaku Direktur PT Cahaya Ilmu Abadi (CIA) langsung ditahan penyidik Kejari.

Penetapan ketiga tersangka ini disampaikan Kejari Kota Bekasi dalam siaran pers resmi pada Kamis, 15 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bekasi menyatakan bahwa ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan alat olahraga dengan nilai anggaran mencapai hampir Rp10 miliar.

Penetapan tersangka AZ dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3/M.2.1.17/Fd.2/05/2025. Kemudian, M.AR dilakukan sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1/M.2.1.17/Fd.2/05/2025. Dan AM selaku selaku penyedia barang, dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-2/M.2.1.17/Fd.2/05/2025.

Ketiga tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lapas Kelas IIA Bekasi selama 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.

Kronologi kasus, perkara ini bermula pada tahun anggaran 2023, saat Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi melaksanakan pengadaan alat peraga dan alat olahraga dalam dua tahap.

Tahap pertama, Rp 4.979.055.000 (dari APBD Kota Bekasi). Tahap kedua, Rp 4.952.450.000 (dari Dana Bagi Hasil Pajak). Kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh PT Cahaya Ilmu Abadi yang dipimpin oleh tersangka AM.
Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 4.766.661.332 dan nilai finalnya masih menunggu hasil resmi audit dari lembaga berwenang.

Pasal yang disangkakan kepada para tersangka melanggar, Primer, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menegaskan, akan terus mendalami kasus ini dan melakukan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, serta menuntaskan proses hukum dengan transparan dan profesional. (*)

Redaksi

Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.