Kejagung Jadwalkan Lagi Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola KSO Migas

Editor: Gokma Siregar
Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Foto Ist)

JAKARTA, MEDIASI.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan lagi pemeriksaan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Awalnya, Tri Adhianto dijadwalkan hadir pada Selasa (17/11/2026). Namun, atas permohonan yang diajukan oleh pihaknya, pemeriksaan tersebut kemudian diundur satu minggu ke depan, yakni pada Selasa (24/11/2026).

Sebelumnya, pada Kamis (19/11/2026), eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah memenuhi panggilan penyidik dan diperiksa dalam kapasitasnya juga sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.

“Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara MM selaku mantan kepala daerah Bekasi,” ujar Anang, dikutip dari kompas.com, Jumat (20/11/2026).

Proses penyidikan dalam kasus ini ditegaskan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Kerugian Negara Capai Rp 2 Triliun

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024. Kerugian negara yang diduga terjadi dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Hingga saat ini, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung nelum menetapkan tersangka,
baik Mochtar Mohamad maupun Tri Adhianto masih diperiksa dalam kapasitas saksi. Kejagung belum mengeluarkan keterangan terkait rencana penetapan status tersangka terhadap pihak mana pun dalam perkara ini.

Penetapan tersangka nantinya akan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti-bukti, dan kelengkapan berkas perkara yang sedang dilengkapi oleh penyidik.

Proses hukum akan terus berjalan mengikuti tahapan penyidikan, dan informasi resmi selanjutnya akan disampaikan oleh Kejagung sesuai perkembangan penanganan perkara. (*)