JAKARTA, MEDIASI.COM — Wacana pergantian pimpinan lembaga penegak hukum mulai ramai dibahas masyarakat. Nama Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP muncul sebagai salah satu figur yang didorong untuk dipertimbangkan memimpin Kejaksaan Agung RI. Dukungan datang dari organisasi masyarakat, kalangan advokat, tokoh daerah, aktivis, hingga kelompok generasi muda, dan makin menguat pada Kamis (10/9/2026) di Jakarta.
Aspirasi ini ditegaskan sebagai bentuk partisipasi warga negara, bukan mengurangi kewenangan konstitusional Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Masyarakat berhak menyampaikan pandangan, menilai rekam jejak, dan mengawasi arah kebijakan penegakan hukum — terlebih lembaga ini mengurus keadilan, pemberantasan korupsi, perlindungan kekayaan negara, serta kepastian hukum.
“Suara publik perlu terus hadir dalam persoalan strategis, terutama menyangkut lembaga penegak hukum yang kebijakannya berhubungan langsung dengan keadilan,” ungkap pendukung.
Nama Nazali Lempo mengemuka karena dinilai memiliki perpaduan pengalaman kepemimpinan, latar belakang hukum, serta wawasan penegakan hukum di sektor maritim. Salah satu catatan perhatiannya adalah penanganan dugaan penyelewengan BBM kapal patroli yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus melemahkan kemampuan pengamanan wilayah laut.
“Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi butuh keberanian bertindak, konsistensi, dan komitmen menindak tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar pendukungnya.
Kelompok pemuda yang dikoordinasikan Dede Satria turut menyuarakan dukungan, menekankan perlunya reformasi hukum yang transparan, adil, dan terbuka partisipasi masyarakat. Kelompok ini menyatakan pandangannya mewakili kelompoknya dan tidak mewakili seluruh generasi Z.
Tuntutan yang ikut mengemuka: penguatan integritas aparat, pengawasan independen, digitalisasi penanganan perkara, pemulihan aset negara, serta pemberantasan korupsi yang tegas dan tidak pandang bulu.
Nama Nazali Lempo tidak diajukan untuk mempertentangkan unsur militer–sipil maupun karier di kejaksaan. Sosok ini ditempatkan sebagai bagian dari diskusi publik yang dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan gagasan.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sesuai konstitusi. Namun aspirasi ini diharapkan memperkaya pertimbangan dan menghasilkan sosok pemimpin yang memiliki legitimasi publik serta mampu menjawab harapan masyarakat akan hukum yang teguh, berintegritas, dan dapat dipercaya. (Muh)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
