Pemkot Bekasi Segera Kaji Kebijakan WFH, Ini Kata Komisi I DPRD

KOTA BEKASI, MEDIASI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta segera mengkaji kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran polusi udara.

Namun usulan pengkajian tersebut, mendapatkan respon dari Aminah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi. Dirinya menjabarkan seberapa signifikan dampaknya apabila diberlakukan kembali WFH.

Menurut politisi PAN ini, kebijakan WHF perlu dirancang secara matang. Mana saja perangkat daerah yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah dan mana saja yang harus tetap bekerja di kantor.

“Makanya saya menyarankan perlu adanya evaluasi betul karena kan bagian-bagian OPD (organisasi perangkat daerah) mana yang kemudian nanti dapat kita berikan pekerjaan secara WFH,” tutupnya.

Untuk diketahui, masalah lingkungan yang banyak terjadi sekarang ini adalah polusi baik itu di tanah, air, ataupun udara. Dari ketiga polusi itu, polusi udara adalah yang paling mudah tersebar ke banyak orang dalam waktu yang cepat. (ADV/DPRD)

admin

Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.