Tarbarita Simorangkir Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Pertanahan di Era RDTR Digital

BEKASI, MEDIASI.COM — Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, menjadi narasumber dalam forum diskusi dan koordinasi yang diselenggarakan Pengurus PPAT dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bekasi di Graha Hartika, Bekasi Selatan, Selasa (17/11/2026).

Forum tersebut membahas optimalisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam mendukung kepastian hukum serta pelayanan perizinan di era RDTR Digital.

Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membahas sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pertanahan, khususnya dalam mendukung kegiatan investasi dan pemanfaatan tanah di Kota Bekasi.

Selain Tarbarita, diskusi menghadirkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Priadi Santoso; Kepala Dinas Tata Ruang, Arief Maulana; serta praktisi hukum dan kenotariatan, Putra Hutomo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua IPPAT Kota Bekasi, Irene Kusumardani, Sekretaris Muhammad Suhudi, Ketua Pengda INI Kota Bekasi, Siti Nur Isminingsih, dan Sekretaris Imron.

Dalam pemaparannya, Tarbarita mengapresiasi inisiatif PPAT dan INI Kota Bekasi yang menghadirkan ruang koordinasi lintas profesi dan instansi. Menurutnya, keselarasan antara tata ruang dan administrasi pertanahan menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan tanah.

Ia menjelaskan bahwa PKKPR menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku. Sementara itu, Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) berperan dalam memberikan analisis dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

“Dalam pelayanan pertanahan, kesesuaian tata ruang dan kesiapan data spasial menjadi hal yang sangat penting. PKKPR dan PTP harus dipahami sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai ketentuan. Dengan koordinasi yang baik sejak awal, proses pelayanan dapat lebih tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Tarbarita.

Pembahasan juga mencakup transformasi pelayanan berbasis digital melalui sejumlah sistem yang digunakan dalam proses perizinan dan pertanahan, antara lain Online Single Submission (OSS), GISTARU, KKP-Web, dan SIMPONI. Integrasi sistem tersebut membutuhkan ketelitian dalam penyediaan data serta kesesuaian informasi spasial agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur.

Sejumlah tantangan teknis turut menjadi perhatian dalam diskusi, mulai dari kendala komunikasi antarsistem, ketepatan penginputan data poligon atau SHP Polygon oleh pemohon, hingga pemenuhan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) 10 hari kerja dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tarbarita juga menekankan pentingnya peran PPAT dan notaris sebagai mitra strategis dalam memastikan kelengkapan dokumen dan ketepatan proses administrasi pertanahan.

“Sinergi antara Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang, serta rekan-rekan PPAT dan INI sangat diperlukan. Tertib tata ruang, kesiapan data spasial, dan kelengkapan dokumen menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum. Kami berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini terus berjalan sehingga berbagai kendala teknis dapat diselesaikan bersama,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Kantah Kota Bekasi berharap koordinasi antara instansi pemerintah, PPAT, dan notaris semakin kuat. Kesamaan pemahaman mengenai PKKPR, PTP, dan sistem pelayanan digital diharapkan dapat mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus menciptakan proses pelayanan yang lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kota Bekasi. (*)