FAKTA bahwa nomor telepon Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha disadap secara ilegal selama rentang tahun 2025–2026 adalah peristiwa yang sangat serius. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pukulan terhadap kepercayaan publik, kedaulatan, dan keamanan negara.
Mengapa Presiden Prabowo Merasa Tidak Diterima?. Pertama, prinsip hukum dan keadilan. Setiap warga negara berhak atas privasi yang dilindungi undang-undang, apalagi Presiden. Penyadapan boleh dilakukan hanya atas dasar surat perintah pengadilan dan dalam rangka proses hukum yang sah.
Fakta bahwa penyadapan ini menggunakan sistem resmi kepolisian — Lawful Interception Management System (LIMS) — tetapi tanpa prosedur hukum yang sah, justru memperburuk keadaan. Ini seolah-olah instrumen negara dipakai untuk tujuan yang tidak jelas. Tidak heran jika Presiden merasa tidak terima, bukan semata-mata karena dirinya disadap, tetapi karena instrumen keamanan negara disalahgunakan.
Kedua, keamanan informasi negara. Telepon seorang Presiden tidak hanya berisi urusan pribadi. Bisa jadi di dalamnya terdapat pembahasan kebijakan strategis, hubungan luar negeri, hingga rencana keamanan nasional. Jika komunikasi semacam itu bisa disadap siapa pun tanpa kendali, maka risiko kebocoran informasi penting negara sangat besar. Itulah alasan mendasar mengapa penyadapan terhadap kepala negara dianggap pelanggaran yang luar biasa berat.
Ketiga, penyadapan dilakukan secara berjenjang dan sistematis, mencakup banyak pihak lintas sektor, mulai dari pejabat, politisi, media, LSM, hingga pengusaha. Pola ini menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur, bukan sekadar tindakan individu. Inilah yang membuat publik bertanya-tanya: apa sebenarnya yang sedang diburu?
Skenario Menjelang Pilpres 2029?
Belum ada bukti langsung yang mengaitkan penyadapan ini dengan Pemilihan Presiden 2029. Namun pertanyaan itu wajar muncul di tengah masyarakat. Beberapa hal yang patut kita cermati adalah cakupan sasaran yang luas. Menyadap tokoh-tokoh kunci dari berbagai elemen bangsa bisa saja bertujuan memetakan jaringan, mengetahui arah dukungan, bahkan menemukan kelemahan masing-masing pihak. Jika dilakukan menjelang tahun politik, hal ini sangat berbahaya karena bisa dipakai untuk tekanan atau rekayasa informasi.
Waktu yang berdekatan: Penyadapan berlangsung dalam rentang waktu yang beriringan dengan pemanasan awal politik nasional. Koordinasi antar tokoh politik, pembentukan koalisi, hingga dinamika kekuatan politik bisa saja dipantau secara diam-diam.
Isi rekaman yang masih tertutup: Hingga kini, belum ada rincian pasti apa yang sebenarnya dibicarakan dalam komunikasi yang disadap. Pihak Istana pun menyatakan isi detailnya masih sedang didalami. Ketidakjelasan ini justru melahirkan berbagai spekulasi. Jika ternyata ditemukan unsur-unsur penggalian informasi untuk keuntungan politik, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi upaya melemahkan demokrasi.
Perlu diingat, semua dugaan ini masih sedang diselidiki. Fakta bahwa mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sudah bergerak. Biarkan proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, untuk apa, dan siapa yang diuntungkan dari penyadapan ini.
Kesimpulannya, penyadapan ilegal tidak boleh dibiarkan menjadi wacana yang menguap begitu saja. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa tidak ada siapa pun yang kebal hukum, tidak peduli jabatan atau kedudukannya. Hasil penyelidikan harus dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri apakah ini sekadar pelanggaran prosedur, atau memang ada skenario besar yang sedang berusaha dibangun untuk mengintervensi jalannya pemerintahan maupun proses demokrasi kita.
Yang terpenting, kepercayaan terhadap institusi negara harus dijaga. Jika rakyat sudah tidak merasa aman berkomunikasi, maka kebebasan berpendapat dan berpolitik pun terancam. Dan ketika itu terjadi, demokrasi kita yang akan dirugikan. (Gokma Siregar)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
