![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-1.png" "banner 728x90")
BEKASI, MEDIASI.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja yang bersedia menerima aspirasi mahasiswa dan membuka ruang kolaborasi lintas elemen sebagai respons positif terhadap dinamika demokrasi yang berkembang di Kabupaten Bekasi, khususnya pasca gelombang aksi unjuk rasa.
Namun demikian, apresiasi ini dibarengi dengan harapan agar sikap terbuka tersebut tidak berhenti sekadar pada pertemuan atau penerimaan aspirasi belaka. Publik menanti tindak lanjut nyata berupa kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seperti diketahui, Plt Bupati Bekasi telah membuka ruang dialog, menampung sejumlah tuntutan mahasiswa, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mencari solusi terbaik bagi pembangunan daerah ke depan.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin menilai sikap responsif pemerintah merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
“Ketika pemerintah bersedia menerima aspirasi mahasiswa, itu adalah langkah maju. Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawal arah pembangunan,” ujar Ade Muksin, Selasa (7/4/2026).
Meski memuji keterbukaan tersebut, PWI Bekasi Raya menegaskan bahwa substansi dari pertemuan tersebut terletak pada tindak lanjut dan pelaksanaan di lapangan.
“Substansi utama bukan hanya menerima tuntutan, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Publik akan menilai dari keberanian pemerintah mengeksekusi solusi, bukan sekadar narasi hasil pertemuan,” tegasnya.
Pihaknya juga menilai momen ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar lebih sehat dan konstruktif.
“Kolaborasi yang sehat mensyaratkan keterbukaan informasi, ruang dialog yang setara, serta kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari proses pembangunan. Tanpa itu, kolaborasi hanya akan menjadi slogan belaka,” tambah Ade Muksin.
Lebih jauh, PWI Bekasi Raya juga mendorong agar terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, mahasiswa, dan insan pers sebagai pilar penyangga demokrasi.
“Pers menyampaikan fakta, mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial, dan pemerintah menjalankan kebijakan. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan publik,” tutupnya.
Selain itu, PWI Bekasi Raya juga memandang bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kepastian dalam kepemimpinan agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kepastian status kepemimpinan menjadi faktor penting agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini tentu sepenuhnya berada dalam mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ade Muksin.
Sebagai informasi, sejak menjabat, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, telah mendorong sejumlah langkah strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan. Di antaranya adalah penyederhanaan sistem perizinan berbasis OSS untuk menarik investasi, peningkatan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyelesaian penataan pasar tumpah, penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan dialogis, pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pelunasan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp240 miliar demi memulihkan layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Bekasi. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
