Hadir ke Kabupaten Bekasi, Menteri PKP Ara Sirait Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Program Perumahan dan FLPP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mendorong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk manfaatkan kredit program perumahan dan likuiditas pembiyaan perumahan, dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab. Bekasi, Cikarang Pusat. Jum'at, (21/11/2025).

CIKARANG, MEDIASI.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengajak masyarakat Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi untuk memanfaatkan program Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ajakan tersebut disampaikan saat Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (21/11/2025).

Maruarar menegaskan bahwa birokrasi harus bergerak cepat serta memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat terkait bunga, plafon pinjaman, durasi, dan persyaratan program. Ia menyebut program ini penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir yang memberatkan.

“Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalahnya, kalau bertanya ibu-ibu atau masyarakat harus jelas bunganya berapa, uangnya maksimal berapa, berapa lama waktunya, syaratnya apa, ayo kita gerak dengan cepat gitu lho. Kita terus, kita terus ya, yang penting program ini terus berjalan, manfaatkan ini, supaya rakyatnya nggak usah ke rentenir lagi, ini bunganya hanya 6 persen, padahal kalau ke rentenir berapa, ya kan?,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa program KUR Perumahan merupakan inovasi baru yang pertama kali dijalankan pemerintah. Ia meminta para birokrat lebih cepat menjelaskan program agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

“Ayo dong, kasih kesempatan, makanya ini program bagus, birokrat-birokrat harus lebih jelas, cepat menjelaskan kepada rakyat, supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Nggak pernah ada ini, baru sekali ini aja,” terang Maruarar.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ara juga berbicara langsung dengan perwakilan dari berbagai sektor usaha. Mereka terdiri dari 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 developer perumahan, 60 pengemudi ojek online, dan 22 pengusaha toko bangunan, yang dipertemukan langsung dengan Bank BRI dan Bank BJB. Sosialisasi ini menghadirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik program tersebut sebagai solusi untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online dan rentenir. Ia menyebut KUR Perumahan sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan yang lebih manusiawi.

“Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir dan program KUR ini paling tepat,” katanya.

Asep menambahkan bahwa bagi pelaku UMKM, program ini sangat membantu dalam akses permodalan tanpa jaminan. Pemerintah memastikan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah.

“Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp 100 juta tanpa harus jaminan,” terang Asep usai acara mendampingi Bupati Ade Kunang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP. Diskusi panel dilaksanakan untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Pertama pada hari ini kita tadi sudah sama-sama menyampaikan sosialisasi kredit perumahan KUR dan FLPP untuk Likuiditas Perumahan. Jadi hari ini tadi kita sudah melaksanakan diskusi panel terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan masyarakat atau warga yang ingin memiliki rumah atau untuk usaha terkait dengan jasa perbankan,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa Pemkab Bekasi telah membebaskan sejumlah biaya perizinan sebagai bentuk dukungan guna menekan harga penjualan rumah subsidi. Kebijakan tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.

“Perannya yang pertama tadi kita sudah membebaskan PBG untuk perumahannya, BPHTB kita juga sudah bebaskan sehingga dengan tidak adanya PBG, BPHTB ini bisa menekan angka nilai penjualan sehingga lebih ditekan, lebih efektif dan lebih rendah biaya penjualan perumahan subsidinya.” ucapnya.

Nurchaidir menyampaikan bahwa sasaran sosialisasi meliputi UMKM, kontraktor, developer, driver ojek online, pengembang jasa konstruksi dan pengusaha toko bangunan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui bank-bank pemerintah dengan bunga rendah dan tanpa jaminan.

“Sasarannya tadi kita undang teman-teman UMKM, teman-teman kontraktor, dari developer, bahkan dari OJOL, terkait dengan program yang kita adakan pada hari ini. Karena ini bunganya sangat rendah, kalau nilai pinjamannya kurang dari 100 juta tidak ada jaminan.” terangnya.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha atau kebutuhan pembiayaan rumah. Pemerintah berharap program dapat dimanfaatkan optimal oleh warga Kabupaten Bekasi.

“Jadi ini khusus untuk mereka yang sudah berusaha ya sasarannya, karena harus ada tempat usahanya atau tempat tinggalnya,” pungkasnya.(pir)

Exit mobile version