![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-14.png" "banner 728x90")
BEKASI, MEDIASI.COM – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Ferry Lumbangaol, SH MH, LLM mengaku prihatin melihat keadaan perusahaan tambang minyak nasional yang saat ini tengah heboh karena adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan jajaran direksi.
Menurut Ferry Lumbangaol, dugaan korupsi ini harus diusut tuntas. Pasalnya, setelah kasus tambang timah menggemparkan dengan kerugian negara Rp350 triliun oleh terpidana Moeis, kini uang Pertamina pun menguap Rp1000 triliun hasil pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.
“Kasus korupsi Pertamina ini benar-benar sangat memprihatinkan. Perbuatan ketujuh orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, masih ada kemungkinan akan bertambah lagi,” ujar Ferry kepada koranmediasi.com, Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, hampir semua lembaga di Negara ini dihuni para koruptor dan jumlahnya diyakini sudah hampir 70% di setiap lembaga, mulai dari Kementerian hingga Pemerintahan Daerah TK.I dan II.
“Lembaga penegakan hukum, mulai dari lembaga terhormat Mahkamah Agung dan Polri, sepertinya tidak lagi merupakan lembaga yang mengayomi rakyat, sungguh memprihatinkan,” kata Ferry.
Dia mengatakan, ada cerita menarik dari negara Georgia sebuah negara pecahan dari Uni Soviet negara berpenduduk 3-5 juta yang melakukan tindakan spektakuler dengan memecat 30.000 anggota kepolisian, petugas lalulintas demi memerangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah.
“Tindakan Presiden Saakhasvilli cukup efektif. Negeri ini udah saatnya meniru sikap Presiden Georgia dan Presiden Korea Utara dalam membrantas korupsi di negara kaya raya ini. Saran saya kepada Presiden Prabowo Subianto harus segera merencanakan langkah-langkah strategis untuk memberantas korupsi,” tambah Ferry.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan, seharusnya menjadi catatan perbuatan para anggota DPR RI yang menolak mengesahkan UU Perampasan Asset para pelaku korupsi.
“Presiden sebagai panglima tertinggi, dapat menerbitkan Perpu Pembubaran DPR atau langkah lain yang memecat semua karyawan Pertamina, atau kebijakan yang lebih lembut memberhentikan semua hakim yang berusia 40 tahun keatas, memberhentikan anggota Kepolisian RI salah satu Direktoratnya yang dinilai buruk kinerjanya,” tandasnya.
“Saya sangat mengapresiasi sikap Gubernur Jawa – Barat yang menonaktifkan guru di Kota Depok. Itu tindakan warning untuk semua ASN di Jawa Barat. Mungkin tidak lama lagi akan sampai juga ke lembaga-lembaga di Kota Bekasi,” lanjutnya.
Pensiunan pejabat eselon dua Pemkot Bekasi yang saat ini menggeluti profesi advokat menyebutkan, 2 Wali Kota Bekasi periode sebelumnya juga terjerat kasus korupsi dan sudah menjalani hukuman. Melihat peristiwa ini, dia mengatakan bahwa negara ini sudah sangat memprihatinkan.
“Mantan presiden kita, Pak Joko Widodo sudah mendata lokasi-lokasi tempat koruptor, tinggal rezim Prabowo Subianto untuk yang mengeksekusinya. Apakah Presiden Prabowo Subianto mampu, karena beliau juga ada di rezim kekuasaan orde baru lahirnya korupsi, kolusi, apakah beliau mampu melakukan pemberantasan korupsi secara total,” ujar Ferry bertanya.
“Sebagai saran saya selaku anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto jangan hanya orasi memberantas korupsi, tapi buatkanlah langkah stategis agar efek jera terhadap para pelaku korupsi,” tutupnya. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
