Gandeng KPK, LKPP dan BPKP Jawa Barat, Inspektorat Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

BEKASI, MEDIASI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Inspektorat Daerah menggelar sosialisasi antikorupsi kepada stakeholder internal dan eksternal di Sky Ballroom Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (29/5/2024).

Kegiatan diisi dengan Dialog Interaktif oleh tiga narasumber dari tiga lembaga negara, yaitu, Setya Budi Arijanta, SH., KN Deputl Bidang Hukum Dan Penyelesaian, ir M. Aris Supriyanto, M.T, Dlrektur Advokasi Pemerintah Pusat dan R.Fendy Dharma Saputra, S.H, LLM, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah.

Inspektur Kota Bekasi, Iis Wisyuwati mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menanamkan pemahaman kepada penyelenggara negara dan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal guna mendorong upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi, sekaligus menegakkan budaya dan nilai-antikorupsi khususnya bagi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi dan dunia usaha.

“Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan penanaman perilaku antikorupsi sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini perilaku korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Iis Wisyuwati.

Ditempat yang sama, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Ghani Muhammad dalam sambutannya menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi baik di lingkungan pemerintah Kota Bekasi (internal) maupun eksternal serta komponen masyarakat sipil.

Dalam rangka penguatan dan optimalisasi budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Gani Muhamad meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor budaya anti korupsi dan gratifikasi dalam menjalankan tugasnya masing – masing untuk menjunjung tinggi kualitas pembangunan yang ada di Kota Bekasi.

Oleh karena itu, la pun meminta ASN Pemkot Bekasi untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak diatur yang bukan menjadi haknya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2023, BPK merekomendasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi penekanan BPK tersebut, saya mengingatkan agar perangkat daerah segera melakukan upaya perbaikan- perbaikan,” kata Gani Muhamad.

“Pelajari benar apa yang menjadi temuan tersebut dan segera melakukan penyelesaian,” sambung Gani Muhamad.

Untuk mencegah korupsi, dia pun berharap agar ASN Kota Bekasi dapat melawan tekanan dari pihak manapun dan menghindari peluang atau kesempatan untuk melakukan kecurangan, secara khusus dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan.

Gani Muhamad juga meminta Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk memberikan pendampingan dengan memberikan solusi dengan tidak menambah kisruh permasalahan.

“Saya yakin ASN Pemkot Bekasi bisa mencegah dan menghindari terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan aturan dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi,” tandas Gani.

“Gunakanlah tanggungjawab kita selaku ASN, yang telah diberikan kewenangan dan kekuasaan dengan bijaksana dengan menjadi teladan dan tidak korupsi,” tutupnya. (sgs)