Ini Penjelasan Kadisdik Kota Bekasi Terkait Rencana Aksi Demo BMPS ke Mendagri Minta Gani Muhamad Diganti

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar.

BEKASI, MEDIASI.COM – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi mengapresiasi usulan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi untuk melakulan koordinasi terkait persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.

“Sangat saya apresiasi, karena sifatnya saling mengisi antara sekolah negeri dan swasta,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar.

Uu mengaku, usulan audensi (pertemuan) antara Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad dengan pihak BMPS sebenarnya sudah beberapa kali dijadwalkan. Hanya saja, kata dia, pelaksanaanya belum terwujud karena kendala teknis.

“Sudah dijadwalkan oleh Pj. Wali Kota Bekasi pas hari dan jam sudah ditentukan dan sudah terkomunikasikan dengan pihak BMPS, Pak Pj Wali Kota ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dan sampai saat sekarang belum terlaksana. Hari senin tanggal 29 April 2024 Pak Pj Wali Kota mengintruksikan untuk menjadwalkan ulang audensi dengan BMPS,” jelas Uu.

Bahkan, ketika ditanyakan, adanya penolakan dari pihak Pj Wali Kota, Kadisdik memberikan klarifikasi bahwa tidak ada penolakan audiensi dengan BMPS. Menurut Uu informasi itu tidak benar. Sejatinya, koordinasi sekolah swasta dan Pemerintah tetap harus sinergis.

“Jangan salah paham, Pj Wali Kota Bekasi tidak menolak,” katanya menjelaskan.

Dia menambahkan, audensi Pj Wali Kota dengan pihak BMPS itu rencananya akan digelar secepatnya. Pertemuan itu dalam rangka meminta kepastian keberpihakan Pj Wali Kota terhadap program PPDB di tahun ajaran baru.

“PJ Wali Kota sudah intruksikan audensi dijadwalkan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya memang membutuhkan masukan dari semua pihak terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran mendatang. Sehingga, mutu pendidikan di Kota Bekasi bisa terjaga.

“Insya Allah semua berjalan sinergis,,” tutup Uu.

Sebelumnya, BMPS Kota Bekasi berencana melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta menuntut Mendagri Tito Karnavian mengganti Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad karena dianggap tidak peduli dengan perguruan swasta.

“BMPS Kota Bekasi siap demo ke Kemendagri. Surat sedang kita buat dan dipersiapkan untuk minta izin ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat menuntut pergantian Pj Wali Kota Bekasi secepat mungkin, karena kurang memperhatikan pendidikan Kota Bekasi khususnya perguruan swasta,” kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.

Ayung mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, karena dua kali diundang tidak mau menghadiri. BMPS juga dua kali kirim surat untuk audiensi, namun Pj Wali Kota Bekasi tetap tidak mau bertemu dengan BMPS.

Undangan pertama diberikan saat pelantikan pengurus BMPS, sementara undangan kedua untuk membuka Musda BMPS juga tidak dihadiri.

“Keinginan kami untuk bertemu Pj Wali Kota Bekasi ingin menyampaikan rekomendasi dari hasil Musda BMPS memberikan masukan terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025,” pungkas Ayung. (sgs)