![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-14.png" "banner 728x90")
DOLOKSANGGUL, KOMED – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Jumat (25/11/2022).
Pendapat akhir Fraksi Hanura ini dibacakan Martini Pura. Menurutnya, dengan adanya devisit anggaran perlu pemerintah daerah melakukan upaya maksimal untuk optimalisasi pendapatan. Baik yang bersumber dari PAD dengan memaksimalkan upaya penagihan pajak kederaan bermotor dan lain-lain.
Selain itu, perlu melakukan upaya serius untuk melaksanakam realisasi penyerapan anggaran dan pelaporan yang baik agar bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sumber dana transfer pusat ke daerah.
“Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pengendalian Covid 19, diharapkan kepada OPD terkait maksimal dalam realisasi pemanfaatan anggarannya. Dan, memastikan semua program berdampak terhadap membaiknya penanganan dan terbayarkan hak-hak tenaga kesehatan. Hal yang terpenting harus dengan penuh kehati-hatian dalam penggunaan anggaran agar tidak berdampak hukum di kemudian hari,” tandasnya.
Fraksi ini juga meminta agar Bupati Humbahas lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menggali sumber-sumber pemdapatan, terutama dalm hal pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
“Sebagaimana kita tahu, belanja barang jasa umumnya digunakan untuk membiayai keperluan perkantoran, pembayaran listrik, biaya makan minum, alat tulis kantor dan barang yang diserahkan kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara belanja modal, katanya, diperuntukkan untuk belanja yang menambah aset daerah, seperti pembangunan peningkatan jalan, pembangunan irigasi, sekolah, mebeler sekolah, alat kesehatan atau pembangunan sarana prasarana kesehatan.
“Menurut hemat kami, kebutuhan kita mestinya lebih banyak untuk pembangunan sasarannya untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, dan anggaran untuk prmbangunan tersebut ada di pos belanja modal,” katanya.
Fraksi kemudian berharap besar kepada Dinas BPBD agar selalu tanggap dalam penanganan bencana maupun pasca bencana di Humbahas. Kemudian untuk anggaran pengadaan ternak babi dan pengadaan ikan tawar, fraksi ini berharap direalisasikan karena kenaikan harga ternak babi dan penertiban keramba jaring apung di KSPn Danau Toba dan juga mengingat pengadaan ternak tersebut di Humbahas sudah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya kegiatan adat Batak.
Sebelumnya paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, SH dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Labuan Sihombing, Marolop Manik serta anggota DPRD. Turut hadir pada rapat paripurna ini Bupati Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Humbang Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, Plh. Forkopimda Wakapolres Humbahas Kompol Firman Tarigan, Kajari Humbang Hasundutan diwakili Kasi Intel, Hendra Sinaga, SH, Dandim 0210/TU diwakili Pabung Humbahas, Mayor inf. Ojak Simarmata, Sekda Drs. Tonny Sihombing, MIP, Asisten dan Pimpinan OPD serta masyarakat. (Abet)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
