Komisi IV DPRD Provinsi Banten Studi Banding Pengelolaan Angkutan ke Dishub Kota Bekasi

BEKASI, KOMED – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten studi banding penanganan dan pengelolaan angkutan yang melebihi muatan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Senin (8/8/2022).

Kunjungan kerja anggota DPRD Banten ini diterima Sekretaris Dishub Kota Bekasi, Mariana beserta jajarannya di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Perhubungan.

Pemimpin rombongan sekaligus Anggota Komisi IV, Nurcholis menjelaskan maksud dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus tukar pikiran terkait penanganan kendaraan dengan muatan berlebihan.

“Kunjungan DPRD Provinsi Banten untuk menjalin silaturahmi sekaligus koordinasi mengenai penanganan dan pengelolaan angkutan yang melebihi muatan di Wilayah Kota Bekasi,” ujar Nurcholis.

Menurutnya, kendaraan yang melebihi muatan sangat mempengaruhi kondisi jalan yang susah payah dibangun oleh Pemprov maupun Pemda setempat.

“Beban kendaraan berlebihan (Over Load) yang melintas sangat mempengaruhi jalan. Oleh sebab itu kami ingin mengetahui bagaimana penanganan terkait hal tersebut, khususnya di Kota Bekasi. Karena Salah satu Mitra kami dari DPRD adalah Dinas Perhubungan yang menangani kendaraan ODOL,” jelasnya.

Sedikit informasi, ODOL merupakan singkatan dari Over Dimension dan Over Loading, yakni kendaraan pengangkut barang yang dimodifikasi penambahan bentuk dan muatan berlebih karena pemenuhan kebutuhan.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Mariana menjelaskan bahwa ODOL merupakan salah satu yang dihadapi Kota/Kabupaten.

“Kita ketahui bersama kendaraan yang melebihi muatan merupakan masalah yang dihadapi bersama. Kendala dan hambatan disebabkan diantaranya kerusakan jalan, juga dapat menimbulkan kemacetan dan keselamatan, ditambah belum maksimal penindakannya meskipun sudah ada jam operasional,” kata Mariana.

Mariana menjelaskan bahwa melalui surat edaran Dirjen Perhubungan terbaru bahwa penindakan dapat dilakukan kepada kendaraan ODOL dengan pemberian sanksi administratif.

“Penindakan yang diberikan berupa sanksi administratif selama 6 bulan dan setahun apabila pihak yang bersangkutan masih tidak mengindahkan peringatan maka baru diambil izin operasinya,” tandasnya.

Mariana juga menjelaskan pemeriksaan kendaraan ODOL harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh.

“Kami (Dishub) harus memeriksa dengan teliti bahwa kelebihan muatannya letaknya dimana dan tentunya tidak bisa dilakukan ketika di jalan. Harus di tempat pengujian. Apabila ditemukan (kelebihan) muatannya harus diturunkan oleh petugas dan menentukan tempat menurunkan muatannya,” kata Mariana.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan tukar menukar cinderamata antara Dishub Kota Bekasi dengan DPRD Provinsi Banten. (Dro)