Plt Wali Kota Bekasi Buat “Challenge” kepada Lurah dan Camat Soal Pelayanan Kependudukan Gratis

Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat memimpin apel pagi, Senin (17/1/2022)

BEKASI, KOMED – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuat challenge (tantangan) kepada Lurah dan Camat se-Kota Bekasi terkait pelayanan kependudukan dengan gratis. Apabila ada pungutan apapun jenisnya, yang bertanggungjawab adalah kepala wilayah.

Tantangan itu disampaikan Tri Adhianto saat menjadi pembina apel rutin, Senin (17/1/2022). Sosialisasinya, katanya, segera disebarluaskan di media sosial semua perangkat daerah agar dibuatkan integritasnya.

Termasuk pelayanan yang berada di OPD mengenai keluhan warga masyarakat di Kota Bekasi, kata Tri Adhianto, harus direspon cepat dan tanggal serta memberikan solusi terbaik, aktif di masing-masing media sosialnya.

“Masa sekarang adalah masa digitalisasi, termasuk masuk ke dalam instagram ataupun media sosial pribadi Plt Wali Kota Bekasi segera dilaporkan apapun bentuk keluhannya. Nantinya kita akan buat award mengenai perangkat daerah terbaik mengenai tanggap sosial dengan taktis zero complain,” kata Tri Adhianto.

Dengan mengenakan baju Korpri, Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menerangkan bahwa identitas yang dikenakan pada hari ini tentu ada maksud dan tujuannya, yakni bisa wujudkan bersama janji sebagai anggota Korpri.

Terkait perkembangan virus Covid-19 jenis Omicron, katanya, ada persoalan mengenai data. Untuk itu, diminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi supaya lebih serius mencari apa yang menjadi perbedaan antara data dengan rilis dari Gubernur Jawa Barat. Jadi, harus lebih intens, karena sekarang ini memakai aplikasi pedui lindungi, pemeriksaan PCR pun sudah masuk ke tingkat pusat.

“Apapun ceritanya, kita ini cukup tinggi dari data kasus ada 83 kasus jika di rilis Gubernur Jawa Barat sudah 116 kasus, saya pun sudah minta ke dinas pendidikan mengeai Pertemuan Tatap muka (PTM) kita bisa sampai diatas 75 persen, agar pada akhir bulan ini bisa hanya 50 persen sehingga langkahnya lebih progresif,” kata Tri Adhianto.

Kemudian, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi ini juga minta vaksinnya dipercepat, dan dikoordinasikan terus dengan 3 pilar. Dia juga berharap Lurah dan Camat mengkoordinasikan dengan tim – tim yang sudah dibentuk.

“Saya yakin dengan inisiasi dan pengalaman yang ada, harusnya sudah seperti remote control yang berjalan sendiri. Kemudian terkait dengan protokol kesehatan juga harus diperketat,” tandasnya.

Dia melanjutkan, pada akhir Januari diminta agar selalu menyampaikan bahwa jam 00.00 tanggal 1 harusnya APBD sudah bisa bergulir. Jadi pelajaran–pelajaran yang baik itu, kata dia, harus dikerjakan sepanjang itu.

“Bisa kita lakukan, selagi kita bisa lakukan kita lakukan. Banyak prestasi yang sudah kita capai. Saya kira, hanya kitalah di Kota Bekasi yang kemudian bertanggung jawab penutupan kegiatan itu tanggal 30 November. Sekarang kita harus mulai, kegiatan lelang yang ada, pembangunan yang ada kita optimalisasikan,” katanya.

Dia juga meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.

“Itu harus kita lakukan supaya warga masyarakat melihat bahwa kita terus bergerak, terus memberikan pelayanan yang paling cepat agar kegiatan–kegiatan kita dirasakan oleh warga masyarakat. Jadi hal–hal yang berkaitan dengan administrasi yang kesulitan, silahkan koordinasikan dengan sekretaris daerah,” kata Tri Adhianto.

Terakhir, Plt Wali Kota Bekasi mengingatkan bahwa disiplin sebagai ASN dan Non ASN, pada hari Sabtu sudah diminta ke seluruh Lurah untuk menggerakkan setiap pegawai yang ada mengenai apapun kebutuhan dari masyarakat. Dia juga menceritakan, ketinggian air di Kecamatan Bekasi Utara cukup tinggi, karena sudah setahun tidak melakukan pengerukan dan pembersihan terhadap saluran air.

“Oleh karena itu, semua yang terkait dengan pelayanan publik terus digerakkan dan kita hadir di masyarakat. Masyarakat akan bahagia jika kita hadir. Kita sambangi kalau kita ajak bicara, kalau kita dengarkan apa yang menjadi keluhan, yakin bahwa tidak semua persoalan bisa kita selesaikan, minimal mereka punya ruang, waktu untuk dapat mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan keinginan. Tugas kita meminimalisir, mengimplementasikan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka mengimplementasikan keinginan warga masyarakat,” tutupnya. (hms/gar)

Penulis: Humas Pemkot Bekasi