BEKASI, KOMED – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) melakukan study banding terkait pelayanan E-KTP di Kota Bekasi.
Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung diterima langsung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama jajaran di ruang Media Center, Stadion Patriot Chandrabaga, Senin (4/10/2021).
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, maksud dan tujuan kedatangannya ke Kota Bekasi untuk menanyakan sistem pelayanan E-KTP. Alasannya, pelayanan publik di Kota Bekasi sudah cukup baik.
Dia mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem pemantauan dari RT dan RW, hingga proteksi data E-KTP di Kota Bekasi sudah berjalan baik.
Kota yang sudah tersistem dengan baik tinggal menjalankan berbagai macam elektronik media dengan memudahkan pelayanan warga. Sehingga dia mengaku ingin mempelajari sistem tersebut.
“Terima kasih atas penerimaan kunker kami di Kota Bekasi. Hadir bersama kami, diantaranya Pak Dirjen Dukcapil RI, Zudan Arif Fakrullah, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Sugeng Haryono, dan beberapa anggota Komisi 2 DPR RI,” kata Ahmad Doli.
Menurutnya, kunjungan kali ini mengambil tema spesifik, yaitu seputar Kartu Elektronik Tanda penduduk elektronik (E-KTP).
“Kami sudah mengunjungi beberapa daerah, karena dianggap perlu dicek secara terus menerus. Masalah KTP merupakan masalah klasik di berbagai daerah. Masalah timbul biasanya karena database belum terintegrasi dengan baik,” ujar Ahmad Doli.
Lebih lanjut dia menjelaskan, melihat beberapa orang merasa tidak mendapatkan bantuan, di pihak lain malah dianggap selalu diuntungkan. Dan, ketika dilihat lebih jauh, ternyata hanya permasalahan database yang belum terupdate.
Sebelum menutup sambutannya, Ahmad Doli pun berharap agar sistem database semua terintegrasi dengan baik dimulai dari penataan sistem E-KTP yanh terstruktur.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama jajaran menyambut baik kedatangan rombongan dengan mengucapkan salam harmonisasi. Dia menjelaskan, Kota Bekasi multi etnik dari 24 juta penduduk dengan berbagai suku, agama, dan budaya.
“Salam ini merupakan salam yang mewakili Indonesia, karena di Kota Bekasi ada berbagai suku. Selamat kepada yang terhormat anggota DPR RI dan Dirjen Disdukcapil,” sambut Rahmat Effendi.
Wali Kota Bekasi juga jelaskan tentang pelayanan yang ada di Kota Bekasi. Saat ini, kata dia, sudah ada 3 Gerai Pelayanan Publik (GPP) di beberapa titik strategis di Kota Bekasi dengan fungsi pelayanan agar warga tidak perlu datang ke kantor dinas.
“Pelayanan publik di Kota Bekasi sudah tersistem dan terkoordinasi melalui semua kantor untuk memudahkan warga. Selain itu, tiap RW terdapat Satuan Tugas (Satgas) Pamor yang turun langsung ke warga di masing-masing wilayah. Jika ada kendala, bisa langsung terhubung oleh Pamor,” jelas Rahmat Effendi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Bekasi, Taufiq R. Hidayat memberikan paparan tekait pelayanan yang ada di Kota Bekasi.
Menurut Taufik, permasalahan yang terus muncul dan berulang di Kota Bekasi seperti praktik percaloan atau pungli, perekeman biometrik dan blanko yang terbatas.
Tapi, kata Taufik, saat ini di Kota Bekasi sudah ada aplikasi e-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 470Kep.609-Disdukcapil/XII/2020 hingga pendistribusian pelayanan di 12 kecamatan.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama, dan tukar menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPR RI. (Win)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.