CIKARANG, MEDIASI.COM — Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di sektor perbankan yang disampaikan warga berinisial MA sejak 10 Agustus 2026 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi, hingga awal Oktober 2026 belum juga masuk tahap penyelidikan, masih berstatus telaah.
Pihak Kejari Cikarang Kabupaten Bekasi mengakui hal itu terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai penyebab utama tertundanya penanganan. Namun alasan ini memicu kritik atas efektivitas dan prioritas penanganan perkara.
Sebelumnya, MA warga Kabupaten Bekasi melaporkan dua kasus dengan persoalan terpisah. Pertama, dugaan penyalahgunaan data fiktif untuk mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri KCP Tambun. Modus yang diduga adalah penggunaan data usaha milik orang lain seolah-olah milik debitur berinisial HPS, yang diketahui bergerak di bidang perkreditan ilegal dengan bunga mencapai 360 persen per tahun. Pengajuan diduga dibantu oknum di bank atau perantara berinisial TS.
Kedua, persetujuan kredit pembangunan perumahan Bumi Satria Indah (BSI) di Bekasi Utara oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Utama Bekasi kepada pengembang PT Berkah Realty Sejahtera (BRS). Warga yang telah mencicil selama 13 tahun mengaku belum memperoleh dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan, sehingga diduga persyaratan kredit tidak dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang.
Saat dikonfirmasi Senin (5/10/2026), Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Semeru melalui Kasubsi Intelijen, Wisnu, menyampaikan permohonan maaf kepada pelapor atas penantian yang berlarut-larut. Ia menjelaskan kedua laporan tersebut masih dalam tahap telaah.
“Bukan kami tidak serius menangani laporan ini, persoalannya personil sangat terbatas. Kami sudah berulangkali mengusulkan penambahan personil, namun hingga kini belum ada penambahan. Padahal laporan yang masuk mencapai ribuan,” ungkap Wisnu.
Ia juga menyebut jaksa yang tersedia terbagi fokus antara penanganan laporan dan jadwal sidang di pengadilan, sehingga pemeriksaan tidak dapat dipercepat. Pihaknya berjanji akan mengabarkan perkembangan segera setelah ada kemajuan.
Kendati keterbatasan sumber daya merupakan kendala riil, alasan tersebut dinilai tidak sepenuhnya dapat membenarkan ketidakmampuan Kejari Cikarang menyelesaikan telaah awal dalam waktu hampir dua bulan. Beberapa catatan kritis antara lain:
– Ketidakmampuan menetapkan prioritas: Laporan yang menyangkut dugaan kerugian keuangan negara dan praktik merugikan masyarakat luas seharusnya didahulukan dibanding laporan lain yang skalanya lebih kecil.
– Tidak ada transparansi jadwal: Pelapor tidak diberi kepastian waktu penyelesaian telaah, sehingga ketidakpastian berlarut-larut. Komunikasi pasif menunggu pelapor bertanya justru menambah beban masyarakat.
– Keterbatasan SDM adalah masalah yang berulang dan harus diselesaikan secara institusional: Jika persoalan kekurangan personil sudah berlangsung lama dan laporan terus menumpuk, berarti manajemen perencanaan dan pengusulan ke atas kepala tidak berjalan efektif. Keterlambatan bukan sekadar soal jumlah orang, melainkan pengaturan beban kerja dan pembagian tugas.
– Risiko hilangnya jejak bukti: Semakin lama telaah berlangsung, semakin besar risiko bukti terhapus atau diubah, terutama yang berkaitan dengan dokumen perbankan dan data nasabah.
Untuk itu, masyarakat berharap Kejari Cikarang tidak hanya berdalih kekurangan personil, tetapi segera mengambil langkah konkret: membentuk tim khusus untuk perkara yang berdampak luas, melaporkan kendala secara resmi kepada pimpinan guna mendapat dukungan personil, serta memberikan kepastian jadwal kepada pelapor.
“Kami tetap berharap Kejari Cikarang dapat membuktikan komitmennya menegakkan hukum secara adil dan cepat, bukan sekadar meminta maaf tanpa kemajuan yang nyata,” ujar MA kepada awak media. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
