BEKASI, MEDIASI.COM — Suasana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendadak menjadi sorotan, Kamis (17/9/2026) setelah tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penggeledahan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan berlangsung sejak pagi dan menyasar unit-unit strategis.
Sasaran penggeledahan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Bagian Kerja Sama, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi. Kehadiran tim penyidik menarik perhatian para pegawai. Pemeriksaan dan penelusuran dokumen dilakukan di beberapa ruangan.
“Memang benar ada yang geledah beberapa ruangan,” ujar seorang pegawai ASN yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya kegiatan tersebut.
“Benar, ada giat penggeledahan di beberapa titik di Pemkot Bekasi,” kata Anang saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum menyampaikan secara rinci perkara yang menjadi dasar maupun dokumen atau barang yang dicari.
Penggeledahan memunculkan dugaan keterkaitan dengan sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan di Kota Bekasi.
Diantaranya, dugaan penyimpangan kerja sama PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd. Insentif Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2024 senilai Rp19 miliar yang disalurkan ke DBMSDA, Bapenda, BPKAD, dan Sekda.
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi bahwa penggeledahan hari ini berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.
Publik masih menunggu penjelasan lebih lengkap dari Kejaksaan Agung mengenai tujuan, objek, serta hasil kegiatan penyidik. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang terhubung dengan perkara ini, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
