JAKARTA, MEDIASI.COM — Proses pengurusan mutasi kendaraan bermotor, baik roda dua, empat, maupun jenis lainnya di lingkungan Samsat Polda Metro Jaya (PMJ) terasa sangat rumit, berbelit, dan tak memiliki arah yang jelas. Bagaikan benang kusut, semakin ditarik justru makin kacau, dikehendaki dipermudah malah tak kunjung selesai.
Itulah gambaran nyata kesulitan yang dialami masyarakat pencari layanan, sebagaimana dihimpun redaksi koranmediasi.com selama dua bulan terakhir dari pengamatan langsung dan laporan warga.
Kasus yang dialami salah satu warga (meminta namanya tidak disebut) menjadi contoh nyata keruwetan birokrasi ini. Ia berdomisili asli Jakarta dan memiliki kendaraan roda dua di wilayah tersebut. Namun, seiring anaknya diterima bersekolah di SMP di wilayah Bekasi, ia pun memindahkan tempat tinggal ke sana.
Ketika tiba waktunya memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), petugas mewajibkan penyerahan surat asli serta bukti kesesuaian domisili. Karena sudah berdomisili di Bekasi, pengurusan surat keterangan dari pihak berwenang di tempat tinggal lama pun menjadi terhambat, kecuali jika disertai surat pindah wilayah yang sudah lengkap.
Situasi terasa aneh namun terbuka peluang tak resmi, saat berhadapan di loket, ternyata ada tawaran bahwa perpanjangan tetap bisa disetujui meski sudah terjadi perpindahan domisili.
“Semua ada solusinya, Bang,” begitu jawab petugas loket kepada pemohon.
Akibatnya, warga tersebut terpaksa merogoh kocek tambahan sebesar Rp 200.000 khusus untuk urusan administrasi KTP. Terungkap pula pola serupa, baik pada perkara mutasi kendaraan maupun perpanjangan STNK, meski syarat resmi belum terpenuhi atau masih ada kekurangan, ternyata bisa “dicarikan jalan keluar”. Temuan ini terekam pantauan koranmediasi.com selama tiga bulan terakhir.
Terkait keluhan dan temuan tersebut, pihak berita mencoba meminta klarifikasi kepada Kompol Angkasa Rambing, selaku Kasi STNK Samsat Polda Metro Jaya. Namun pejabat tersebut dikabarkan tidak berada di tempat tugasnya.
Salah satu petugas loket lantai II menyatakan bahwa saat ini Kompol Angkasa Rambing sedang mengikuti kegiatan pendidikan di Lembang, Jawa Barat.
“Coba ke lantai III saja, karena sudah ada panitia yang menangani di sana,” saran petugas itu.
Upaya penelusuran ke lantai III pun mendapatkan keterangan serupa, bahwa pejabat yang dituju memang sedang menempuh pendidikan di Lembang, sehingga belum dapat meresmikan tanggapan terkait kelayakan layanan dan dugaan praktik biaya tambahan yang terjadi. (MS)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
