BEKASI, MEDIASI.COM – Adhika Dirgantara, kembali dipercaya rakyat untuk mengemban amanah sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024–2029. Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dikenal sebagai legislator berpengalaman yang konsisten dan vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme parlemen.
Di periode kedua pengabdiannya ini, Adhika memegang peran strategis ganda. Ia aktif bertugas sebagai Anggota Komisi 2, sekaligus duduk di dua badan penting dewan, yaitu Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Anggaran. Posisi-posisi ini menempatkannya di garis terdepan dalam membahas, mengawasi, hingga memutuskan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai anggota Komisi 2, Adhika fokus mengawal sektor perekonomian, keuangan, dan industri. Kinerjanya dinilai sangat signifikan dalam memastikan setiap kebijakan yang disusun, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kota Bekasi.
Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, Adhika juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu krusial lain yang menjadi sorotan utama per Mei 2026.
Dalam sektor Pendidikan, ia memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Komisi IV yang tengah mengoptimalkan sistem penerimaan murid baru berbasis zonasi dan prestasi. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua kalangan.
Terkait prinsip Akuntabilitas Anggaran, Adhika menunjukkan sikap tegas dan berintegritas. Bersama rekan-rekan dewan, ia menyetujui penundaan pencairan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta per RW. Langkah ini diambil demi menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan mencegah penyimpangan penggunaan uang rakyat.
Adhika juga turut memperhatikan aspek sarana prasarana pendidikan. Ia merespons positif sorotan dari pimpinan dewan terkait kekurangan sekitar 39.000 unit meubeler sekolah. Masalah ini segera dijadikan bahan evaluasi prioritas agar dapat dianggarkan dan diselesaikan pada tahap perencanaan berikutnya.
Di sektor Kesehatan, Adhika mendukung langkah cepat dewan yang telah memanggil manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi dugaan tunggakan premi BPJS karyawan. Sikap ini diambil demi memastikan hak-hak tenaga kesehatan terpenuhi dan pelayanan rumah sakit tetap prima bagi masyarakat.
Melalui kinerja nyata di berbagai lini tugas tersebut, Adhika Dirgantara membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik. Pengalaman dan ketegasannya menjadi modal berharga untuk terus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pemerintah daerah.(ADV/DPRD)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
