BEKASI, MEDIASI.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar rapat kerja membahas dua isu strategis, yaitu Evaluasi Palang Pintu Perlintasan Rel Kereta Api serta Rencana Pembangunan Flyover Bekasi Timur. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (6/5/2026).
Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Komisi II yang menyoroti pentingnya peningkatan keselamatan di perlintasan kereta api sekaligus percepatan pembangunan infrastruktur guna mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Bekasi Timur.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, dan dihadiri seluruh jajaran pimpinan serta anggota Komisi II, antara lain Yenny Kristianti selaku Wakil Ketua, Evi Mafriningsianti selaku Sekretaris, serta anggota lainnya yaitu Anton, Suryo Hario, Oloan Nababan, dan Sodikin.
Turut hadir mendampingi dan memberikan paparan dalam rapat tersebut sejumlah perangkat daerah terkait. Di antaranya Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.
Dalam arahannya, Latu Har Hary menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi perlintasan kereta api saat ini, potensi risiko keselamatan yang mungkin terjadi, serta kesiapan teknis dan administratif dalam rencana pembangunan flyover yang dinanti-nantikan masyarakat.
“Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting agar kita bisa melihat persoalan dari berbagai sisi, mulai dari aspek keamanan, teknis pembangunan, hingga administrasi,” ujar Latu Har Hary.
Sementara itu, Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto dalam paparannya menyampaikan progres terkini pembangunan Flyover Bekasi Timur. Menurutnya, dokumen Detail Engineering Design (DED) atau rancangan teknis telah rampung disusun.
“Saat ini kami fokus pada koordinasi pembebasan lahan dan sinkronisasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, mengingat lokasi proyek ini melintasi jalur rel yang masih aktif. Target kami, tahap konstruksi bisa segera dimulai setelah semua aspek administrasi dan anggaran dinyatakan siap,” jelas Idi.
Latu Har Hary menegaskan, melalui rapat kerja ini pihaknya berharap dapat dirumuskan solusi strategis yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan keselamatan masyarakat di perlintasan kereta serta memperlancar mobilitas transportasi di Kota Bekasi.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu keselamatan ini dan mendorong percepatan realisasi Flyover Bekasi Timur. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya konkret mengurai kemacetan dan meningkatkan kenyamanan warga,” pungkasnya.
Langkah proaktif Komisi II ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong realisasi program-program strategis di bidang infrastruktur. (ADV/DPRD)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
