JAKARTA, MEDIASI.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, berlangsung dengan dua corak berbeda di Jakarta. Sejumlah kelompok serikat pekerja dan federasi buruh memilih merayakan hari bersejarah tersebut bersama pemerintah di kawasan Monumen Nasional (Monas), sementara kelompok lainnya menggelar aksi demonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Pusat.
Di kawasan Monas, perhelatan diprakarsai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Partai Buruh. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kerap diwarnai unjuk rasa, tahun ini KSPSI memilih format perayaan yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa kehadiran kepala negara bukan sekadar bentuk dukungan, melainkan akan disertai pengumuman kebijakan penting yang menjadi harapan seluruh elemen pekerja. Ia menyebutkan bahwa Prabowo akan memberikan “kejutan” khusus yang akan disampaikan langsung di atas panggung.
“Ada kaitannya dengan nasib pengemudi ojek online, proses ratifikasi Konvensi ILO, serta sejumlah kebijakan baru terkait peningkatan kesejahteraan buruh secara menyeluruh,” jelas Andi saat konferensi pers di The Grand Mansion, Menteng, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Selain pengumuman kebijakan, Presiden Prabowo juga akan membagikan cendera mata berupa kaus dan payung yang didesain secara khusus oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan dengan para pekerja.
Diproyeksi, sekitar 400 ribu orang akan memadati kawasan Monas, termasuk ribuan pengemudi ojek online yang menjadi bagian dari anggota dan mitra KSPSI. Pemilihan lokasi ini, menurut Andi, dipertimbangkan dari berbagai sisi. Selain luas dan mampu menampung massa dalam jumlah besar, lokasinya juga berdekatan dengan Istana Negara, sehingga memudahkan interaksi langsung antara Presiden dan rakyat.
“Kalau di stadion, ada pagar pembatas dan tribun, jadi beliau sulit menyapa dan berjabat tangan langsung dengan massa. Di Monas yang terbuka, fleksibilitas itu tercipta. Pak Prabowo memang selalu ingin dekat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum pekerja,” terangnya.
Di sisi lain, sejumlah organisasi buruh menilai perayaan di Monas tidak mewakili seluruh aspirasi pekerja. Mereka tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau yang disingkat Gebrak, dan memilih menggelar aksi independen di depan Gedung DPR.
Aliansi ini terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), serta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya. Diperkirakan sebanyak 10 ribu peserta akan turun ke jalan dengan mengusung tema “May Day Bersama Rakyat”.
Ketua Konfederasi KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa aksi yang digelar kelompoknya memiliki karakter dan tujuan yang berbeda. Ia menilai kegiatan di Monas lebih bersifat seremonial dan terkooptasi oleh kekuasaan.
“Bagi kami, May Day adalah hari untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi. Perayaan di Monas menurut kami sarat dengan narasi arus utama dan upaya pendekatan politik, sedangkan kami berdiri secara mandiri dan independen,” tegas Sunarno.
Dalam aksi kali ini, Aliansi Gebrak membawa sejumlah tuntutan utama. Di antaranya mendesak pemerintah dan DPR segera menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang benar-benar berpihak pada buruh, dengan melibatkan serikat pekerja dalam seluruh proses pembahasannya.
Selain itu, mereka juga menuntut reformasi sistem pengupahan agar tercipta standar upah layak, adil, dan setara di seluruh wilayah Indonesia, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dinilai merugikan dan tidak memberikan kepastian kerja.
Tuntutan lain meliputi percepatan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 dan 190, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, penghentian praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, serta mewujudkan akses pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
Tidak hanya soal ketenagakerjaan, dalam orasi dan spanduknya, aliansi ini juga menyuarakan isu agraria, yaitu mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dan menghentikan penggusuran tanah milik rakyat. Di akhir tuntutan, mereka juga menyerukan agar Indonesia berperan aktif mendukung perdamaian dunia.
“Kami datang ke sini bukan untuk sekadar berorasi, tapi untuk mengingatkan seluruh pemegang kekuasaan bahwa hak-hak pekerja dan rakyat adalah hak yang harus dipenuhi, bukan hanya dijanjikan atau dirayakan secara seremonial saja,” pungkas Sunarno. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
