![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-14.png" "banner 728x90")
BEKASI, MEDIASI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berupaya memperkuat berbagai program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Melalui berbagai instrumen perlindungan sosial, pemerintah daerah berusaha memastikan masyarakat yang tergolong rentan miskin tidak terperosok lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah program pemberdayaan ekonomi hingga bantuan sosial yang menyasar keluarga kurang mampu. Selain bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bekasi juga menyalurkan bantuan sosial dari anggaran daerah sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian kepada awak media, Selasa (10/3/2026) Menurutnya, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Bekasi menunjukkan tren penurunan. Bahkan pada tahun 2025 lalu, tingkat kemiskinan Kota Bekasi tercatat sebagai salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat.
“Tahun 2025 kemarin kita di angka 4,01 persen. Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, kita termasuk di nomor tiga terkecil,” ujar Robert dikutip dari Radarbekasi.id
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang terus diperkuat oleh pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Pada tahun lalu, Dinas Sosial Kota Bekasi membentuk enam kelompok KUBE yang masing-masing terdiri dari enam keluarga. Melalui program ini, keluarga yang tergolong rentan miskin mendapatkan pendampingan untuk menjalankan usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
“Ini kalau kita lihat kemarin hasilnya cukup signifikan, terjadi peningkatan pendapatan,” kata Robert.
Selain pemberdayaan usaha, pemerintah daerah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diberikan kepada 10.149 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Robert menjelaskan, bantuan tunai tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga digunakan sebagian penerima sebagai modal usaha kecil.
“Jadi uangnya itu dipergunakan untuk modal usaha kecil, sehingga dia bisa berusaha untuk mandiri. Penguatannya, Dinsos memberikan pendampingan,” jelasnya.
Dari program tersebut, setidaknya terdapat sekitar 20 keluarga yang kesejahteraannya meningkat dan tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai.
Untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sejumlah perangkat daerah lain, seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Kolaborasi ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan, seperti bazar maupun operasi pasar murah.
Di sisi lain, perhatian juga diberikan kepada kelompok masyarakat rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Bekasi memberikan bantuan berupa alat bantu dengar, kursi roda, hingga tongkat untuk membantu aktivitas sehari-hari para penyandang disabilitas.
Pada tahun ini, Dinas Sosial Kota Bekasi telah memetakan sebanyak 211.991 kepala keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Nanti semua program akan mengarah ke 211 ribu itu. Fokus peningkatan kesejahteraan tidak hanya Dinsos sendiri, tetapi juga melibatkan dinas lain seperti Ketapang, UMKM, kecamatan, hingga sektor pariwisata,” ujar Robert.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan. Saat ini baru terdapat 24 Puskesos, namun ke depan ditargetkan tersedia di seluruh kelurahan di Kota Bekasi.
Pemkot Bekasi juga mendukung program nasional Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan pembangunan di wilayah Bantargebang. Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi. (ADV)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
