Ketua PWI Bekasi Raya Nilai Pemkot Abaikan Profesi Wartawan

BEKASI, MEDIASI.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi abaikan profesi wartawan. Penilaian itu dilontarkan berkaitan dengan surat undangan yang disampaikan secara asal-asalan sehingga terkesan tidak menghargai profesi wartawan.

Untuk itu, Ade Muksin pun melayangkan protes keras terhadap Pemkot Bekasi sekaligus menolak hadir dalam acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, undangan resmi yang seharusnya dikirim secara fisik justru tak pernah diterima pengurus PWI Bekasi. Tapi, undangan baru dikirim tiga jam sebelum acara melalui aplikasi WhatsApp Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih kepada Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong.

Belakangan terungkap, distribusi undangan ternyata merupakan kewenangan Bappelitbangda Kota Bekasi. Fakta ini semakin menegaskan buruknya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemkot Bekasi.

“PWI Bekasi memang tercantum di undangan resmi Pemkot pada urutan ke-89. Tapi undangan fisiknya tidak pernah sampai ke PWI maupun ke saya. Baru pagi ini dikirim lewat WhatsApp ke sekretaris, itu pun hanya tiga jam sebelum acara. Cara seperti ini jelas melecehkan organisasi pers,” tegas Ade Muksin.

Menurut Ade, tata cara penyampaian undangan yang amburadul ini mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan. Ia menilai Pemkot Bekasi tidak memiliki keseriusan menjalin hubungan kemitraan dengan pers.

“Wartawan bukan pelengkap acara seremonial. Kami adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik. Kalau undangan saja dilakukan sebatas formalitas tanpa etika komunikasi kelembagaan, berarti pemerintah tidak menghormati peran pers,” tegasnya.

Lebih jauh, Ade menekankan kritik ini bukan semata persoalan teknis distribusi undangan, melainkan pengingat pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan organisasi pers.

“Kalau Pemkot Bekasi ingin bicara soal transparansi dan keterbukaan publik, maka langkah pertama adalah menghargai mitra pers. Jangan hanya butuh media ketika ingin publikasi, tapi di sisi lain memperlakukan wartawan seperti tamu pelengkap,” pungkasnya.

Acara konsultasi publik yang digelar Pemkot Bekasi tetap berlangsung dengan kehadiran pejabat, lembaga, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat. Namun, absennya Ketua PWI Bekasi Raya menjadi sorotan kritis yang menodai jalannya forum tersebut. (HS)