BEKASI, MEDIASI.COM – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih jadi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, sektor tersebut telah mencapai angka 40 persen di awal triwulan pertama.
Namun, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, meminta kepada Bapenda tidak berpuas diri dengan hasil raihan target tersebut, karena potensi PAD bukan hanya dari PBB saja. Sementara pajak seperti restoran, dan rumah makan, hotel, dan reklame, juga harus memenuhi target.
“Jangan kita dikasih senang dengan capaian PBB saja, tapi potensi PAD terbesar lainnya tidak dikejar targetnya. Ini yang kita tekankan saat rapat koordinasi dengan Bapenda. Karena pajak di bidang pelayanan jasa ini potensi besar PAD kita,” ujar Arif Rahman Hakim.
Arif juga meminta agar Bapenda melakukan langkah progresif dengan melakukan digitalisasi sistem pajak guna mengantisipasi potensi kebocoran pendapatan.
“Pemkot Bekasi harus siap digitalisasi secara menyeluruh. Bukan hanya untuk mempermudah, tapi juga mengantisipasi kebocoran pendapatan,” terangnya lagi.
Langkah digitalisasi, menurutnya, menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, karena nantinya, menjadi jelas saat ingin mengetahui besaran pendapatan kita itu potensinya dari mana saja, dan mana yang masih lemah. (Adv/Setwan)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.