![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-1.png" "banner 728x90")
CIREBON, KOMED – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Jawa Barat, Ono Surono meminta Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) bisa menyelesaikan persoalan rakyat demi mewujudkan desa yang kuat.
Permintaan itu disampaikan Ono Surono pada acara diskusi bersama Kuwu (Kepala Desa) se Kabupaten Cirebon yang digagas oleh Forum Komunikasi Kuwu Cirebon di RM Alamanis, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).
Menurut dia, para kuwu merupakan ujung tombak pememerintahan di setiap daerah. Hal itu, katanya, sesuai dengan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri saat acara HUT PDI Perjuangan.
“Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarno Putri dalam pidato HUT ke-48 PDI Perjuangan menyampaikan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan dan berada di garda terdepan untuk pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat,” kata Ono Surono.
Ono juga menambahkan bahwa desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa.
“PDI Perjuangan telah menjadikan desa kuat. Indonesia maju dan berdaulat. Desa merupakan Taman Sari Kemajuan Nusantara yang merupakan tema dalam Rakernas 2021 lalu, dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif fokus membantu dan membangun desa,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat ini, juga menerangkan bahwa dalam program Jabar Bangkit 2024 telah bersepakat dengan para kuwu untuk mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp500.000.000 tiap tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi Rp500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,” ucapnya.
“Dengan jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar R3 triliun dan itu kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat,” lanjutnya.
Ono Surono juga mengajak para kepala desa mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Membangun Indonesia dari dlesa, jika desa kuat maka Indonesia mampu brdiri di atas kaki sendiri, itulah Indonesia maju yang berdaulat, Indonesia yang berakar dan bertumpu pada desa yang kuat,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua FKKC, Muali, menyampaikan bahwa kepala desa sering menjadi sasaran rakyat.
“Saat ini kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah. Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial,” ujar Muali.
Menurut dia, saat ini kepala desa fokus menggunakan anggaran untuk menyelesaikan masalah dampak Covid-19.
“APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur,” kata Muali.
Hal yang sama juga disampaikan Kuwu Aris Tarmidi. Menurut dia, selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil.
“Selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya Rp130.000.000 setiap tahunnya dalam bentuk kecil dan terbilang sangat kecil,” urainya. (Pir)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
