Kejar Waktu, Pembangunan SOR Kabupaten Bekasi Diduga Dikerjakan Asal-asalan

KABUPATEN BEKASI, KOMED – Pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, baru dilaksanakan pada Senin (19/12/2022) tanpa papan proyek. Kegiatan ini diduga dikerjakan mendadak dan terburu-buru mengingat waktu yang sudah menuju akhir tahun.

Pantauan di lokasi, diduga pekerjaan dilakukan asal-asalan. Anehnya, saat pihak pelaksana ditanya siapa pekerja, justru mengatakan tidak mengetahui. Tidak sampai disitu, kualitas coran juga menjadi pertanyaan masyarakat.

Anggaran SOR yang dibangun di Perumahan Graha Pemda RT02/07 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ini bersumber dari Pemkab Bekasi, tapi belum diketahui besaran anggaran yang digunakan dan berapa hari pengerjaan. Hal itu disampaikan Daryono selaku Ketua RW 07 Desa Sukadami kepada media ini.

“Untuk pagu dan masa pekerjaan saya belum tahu, karena saat tukangnya saya tanya, tidak mengetahui dan pemborongnya belum pernah datang ke lokasi,” ungkap Daryono.

Dia menambahkan bahwa dalam keterlibatan masyarakat untuk mengawasi pembangunan SOR tersebut pihak Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) hanya menjelaskan lebar dan panjang yang mau dibangun, masalah material dan yang lain tidak disampaikan.

“Survey terakhir dari Disbudpora melalui pak Aris menjelaskan bahwa pengecoran dengan tebal coran 5 Cm lebar 12 meter panjang 22 meter, dikasih pagar dan pagunya belum dikasih tahu apa memang kita tidak dikasih tahu. Biasanya kan ada papan proyek, RAB dan speknya, tapi kita nggak dikasih tau,” urainya.

Untuk mengetahui rencana serta pelaksanaan pekerjaan dari dinas terkait seperti apa pembangunan SOR yang dilakukan mendekati akhir tahun, Koran Mediasi mendatangi Disbudpora Rabu, (21/12/2022), namun belum berhasil menemui. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp Henri Lincoln selaku Plt Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi seolah menghindar dan mengarahkan untuk menghubungi kepala bidang.

“Ke Kabid ajah bang,” singkatnya.

Sangat disayangkan ketika pembangunan tanpa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pekerjaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah. Akibatnya, hasil pekerjaan diragukan dan menjadi pertanyaan masyarakat. (pir)