![](https://koranmediasi.com/wp-content/uploads/2021/08/ads-14.png" "banner 728x90")
KOTA BEKASI, KOMED – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang lakukan study banding terkait kebijakan dan peran lintas sektor Pemerintah dalam penanganan stunting ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jumat (2/12/2022).
Pimpinan rombongan selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi Arafat menjelaskan, saat ini masih banyak permasalahan Stunting di Kabupaten Pandeglang, mencapai angka sebesar 37 persen, sehingga membutuhkan perhatian khusus Komisi IV dalam rangka percepatan penanganannya.
Menurut Habibi Arafat, penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang masih ada evaluasi yang perlu ditingkatkan khususnya tim lintas sektor. Setelah berdiskusi dengan tim pansus, akhirnya memutuskan untuk mendengarkan paparan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota bekasi, Marisi menjelaskan, Pemkot Bekasi telah menargetkan nol persen angka stunting sebelum tahun 2045.
Marisi mengatakan, Pemkot Bekasi memiliki tim khusus dalam rangka penanganan stunting dan angkanya sudah mencapai 13.8 persen. Meski begitu, Kota Bekasi memiliki target sebelum 2045 angka tersebut turun menjadi 0 persen atau biasa disebut Zero Stunting dalam rangka menghadapi era globalisasi.
Marisi juga menjelaskan, salah satu solusi dalam percepatan penurunan angka stunting adalah dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
“Salah satu cara dalam mempercepat penanganan stunting di Kota Bekasi yaitu membentuk tim yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah agar mudah dalam mengkoordinir tugas dari masing-masing stakeholder,” ujar Marisi.
Selain itu, katanya, Kota Bekasi juga sudah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan dan juga ada tim pendamping keluarga mencapai 5.000 lebih yang ditugaskan mengawasi pertumbuhan anak di wilayahnya.
“Tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, Bidan mandiri hingga Puskesmas. Dengan adanya tim yang tersebar di beberapa lapisan masyarakat, memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan makanan, bantuan khusus untuk ibu hamil, dan sanitasi dalam rangka kegiatan percepatan penurunan angka stunting,” jelas Marisi.
“Pemberian bantuan makanan ini terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras dan sembako kepada para keluarga yang kekurangan,” sambung Marisi.
Solusi lainnya, jelas Marisi, DPPKB Kota Bekasi juga bekerja sama dengan Kementrian Agama setempat untuk membuat bimbingan konseling kepada para pasangan yang siap nikah, karena harus dicek kondisi kesehatan pasangan dengan harapan menghasilkan keluarga yang sehat.
“1000 hari pertama kehidupan merupakan momen penting dalam perkembangan bayi, karena di dalam kesempatan itu sedang terbentuknya jaringan otak, tubuh dan mental, jangan sampai terhambat karena kurangnya asupan gizi,” tandas Marisi.
Terakhir, Marisi menjelaskan bahwa kegiatan penurunan angka stunting membutuhkan kerja sama yang baik antar lintas sektoral dan merupakan tanggung jawab bersama dalam menghasilkan generasi sehat yang akan datang.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan pemberian cinderamata dari Pemerintah Kota Bekasi kepada DPRD Kabupaten Pandeglang (Adv/Humas)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
