Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Bekasi Menuai Sorotan

CIKARANG PUSAT, KOMED – Lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menuai sorotan. Pasalnya, ada nama pejabat yang dinilai bermasalah dalam kinerja dan disinyalir banyak temuan BPK pada kegiatan yang dilakukan.

Untuk itu, sangat diperlukan kehati-hatian panitia seleksi (Pansel) dalam menentukan kelayakan seseorang yang akan memimpin satu SKPD di Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy, Selasa (25/10/2022).

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, katanya, ada temuan BPK yang mencapai belasan miliar pada 11 kegiatan. Dan, yang paling besar yaitu USB SMPN 6 Tambun Utara dan SMPN 5 Cikarang Barat.

Tidak hanya itu, pada tahun 2020 juga ada dugaan kelebihan pembayaran berdasarkan laporan akhir BPK senilai Rp691.319.244,30 dan potensi kelebihan senilai Rp219,305,701,17 atas delapan pekerjaan jalan irigasi dan jaringan serta denda keterlambatan dua paket pekerjaan pada Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Kontruksi.

Kemudian, kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada DSDABMBK Kabupaten Bekasi sebanyak 8 kegiatan pembangunan dengan total kurang lebih Rp900 juta dan paling besar pekerjaan pembangunan Jalan Tegal Danas – Kandang Gereng, pembangunan saluran pembuangan Kali Ciherang dan pembangunan jembatan Kali Cikarang Sisi Utara Kali Malang.

Tidak berhenti sampai disitu, kata Ergat, pada tahun 2021 juga Pemkab Bekasi pada LRA Audited TA 2021 menyajikan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp2.207.194.963.957,00 dengan adanya temuan kelebihan pembayaran biaya personil pada 7 paket pekerjaan jasa konsultasi di tiga OPD sebesar Rp343.231.500,00.

Dari data yang dihimpun pada BPK yaitu kelebihan pembayaran biaya personil pada tujuh paket pekerjaan jasa konsultasi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, DPRKPP dan Dinas SDABMBK paling besar kelebihan pada Perencanaan Teknik Pembangunan Gedung Pendidikan SD Kabupaten Bekasi Tahun 2022, lalu Pengkajian Pengujian Tanah untuk Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi.

Menurut Ergat Bustomy, dari data-data kinerja mereka mulai tahun 2019 hingga 2022 ini adanya temuan BPK yang perlu menjadi bahan pertimbangan open bidding jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menjabat nantinya agar dilakukan seleksi ketat dengan melakukan evaluasi secara subjektif dan objektif dari tahun-tahun sebelumnya.

Ergat mengatakan, keberhasilan seseorang pejabat dalam memimpin itu dinilai dari perjalanan dan kemampuan dalam mengatasi persoalan.

“Pejabat itu harus yang memiliki nilai positif baik dalam penangangan persoalan dan paling khusus bisa sejalan dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Jika salah menentukan atau menempatkan seseorang pada posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Partama yang sedang ramai-ramai diikuti para ASN yang sudah memenuhi golongan tersebut akan berdampak buruk terhadap kemajuan Kabupaten Bekasi.

“Jangan sampai panitia seleksi ataupun PJ Bupati salah memilih, bukannya menyelesaikan persoalan akan tetapi malah menambah persoalan yang bertumpuk di Kabupaten Bekasi,” katanya.

“Pembangunan dimasa pemerintahan saat ini sangat banyak, tentu sangat dibutuhkan pimpinan Pratama yang benar-benar mumpuni dan mampu, bukan sebaliknya karena unsur kedekatan ataupun yang lainnya,” sambungnya.

Tak sampai disitu, menurut Ergat, PJ Bupati juga harus benar-benar teliti menentukan pejabat yang bekerja baik seperti yang ia lakukan memimpin Kabupaten Bekasi makin berani dan track record ataupun data-data pejabat menjadi penilaian sangatlah penting demi membangun Kabupaten Bekasi lebih maju.

“PJ Bupati maupun Pansel harus bisa teleti menentukan pejabat pada Open Biding ini yang satu visi sama dia untuk membangun Kabupaten Bekasi bersih dan juga kinerjanya yang loyal kepada Kabupaten Bekasi serta masyarakat bukan untuk kepentingan pribadinya. Kami yakin pada Open Biding ini benar benar dinilai pejabat yang ingin membangun Kabupaten Bekasi,” tandasnya.(pir)