BEKASI, MEDIASI.COM — Langkah Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bekasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan mendapat apresiasi dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah dan Penerapan Zona Integritas, di Kantor Wali Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, hadir bersama jajaran dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Dede Yusuf. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher; Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Reni Suzana; serta Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, khususnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pembangunan Zona Integritas di instansi pemerintah.
Dalam sesi evaluasi, Dede Yusuf menyoroti pemberitaan pada Oktober lalu mengenai dugaan penundaan berlarut dalam pelayanan pertanahan di Kota Bekasi. Menanggapi hal tersebut, Tarbarita memaparkan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan Kantah Kota Bekasi, termasuk audiensi langsung dengan Ombudsman RI di Jakarta pada 29 Oktober 2026.
Dalam audiensi tersebut, Kantah Kota Bekasi menyampaikan penjelasan mengenai penanganan pengaduan, menyerahkan dokumen pendukung, serta memaparkan rencana aksi atau action plan sebagai langkah perbaikan pelayanan.
Langkah tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher. Ia mengapresiasi inisiatif Kepala Kantah Kota Bekasi beserta jajaran yang datang langsung untuk menjelaskan kondisi pelayanan dan menyampaikan rencana aksi perbaikan secara terbuka.
“Kami mengapresiasi langkah proaktif Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang datang langsung berdialog, menjelaskan kondisi riil pelayanan pertanahan, serta menghadirkan action plan yang terukur dan solutif. Ini membuktikan adanya komitmen kuat dan transparansi nyata dari pimpinan instansi dalam merespons dan memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Nuzran.
Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Menurutnya, keterbukaan dan inisiatif Kantah Kota Bekasi dalam berkoordinasi dengan Ombudsman serta menyiapkan langkah perbaikan merupakan bagian penting dari penguatan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi bersama jajaran yang tidak bersikap defensif, melainkan langsung proaktif berkoordinasi, menemui Ombudsman, serta menyiapkan action plan yang konkret. Model penyelesaian masalah yang transparan dan akuntabel seperti inilah yang kita harapkan dari seluruh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Dede Yusuf.
Selain menjelaskan tindak lanjut pengaduan, Tarbarita juga memaparkan langkah Kantah Kota Bekasi dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas. Pembenahan dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepastian prosedur, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.
Kantah Kota Bekasi juga mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, di antaranya DANTA, ERBAS, SiRIMA, dan BEKASI MANTAP. Inovasi tersebut didukung pelayanan jemput bola, penguatan mekanisme penanganan pengaduan, serta penyelesaian tunggakan layanan pertanahan.
Tarbarita menyampaikan bahwa evaluasi dari Komisi II DPR RI dan masukan Ombudsman menjadi bahan penting bagi jajarannya untuk memperkuat pembenahan pelayanan.
“Bagi kami, evaluasi ini menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi pelayanan secara terbuka sekaligus menerima masukan dari lembaga pengawas dan legislatif. Kami menyadari bahwa setiap pengaduan masyarakat harus ditangani secara serius, dengan penjelasan yang jelas dan tindak lanjut yang terukur. Kami akan terus memperbaiki prosedur, meningkatkan respons pelayanan, serta memastikan setiap jajaran bekerja sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Tarbarita.
Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas harus tercermin dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari, mulai dari kepastian prosedur, keterbukaan informasi, hingga tanggung jawab aparatur dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi dan koordinasi lintas lembaga ini, Kantah Kota Bekasi akan terus menindaklanjuti masukan yang diterima serta memperkuat inovasi dan tata kelola pelayanan. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
