BEKASI, MEDIASI.COM — Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi bersama Pengadilan Agama Bekasi merancang Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat penyelesaian persoalan administrasi dan kepastian hukum tanah wakaf. Salah satu fokus pembahasannya adalah optimalisasi Sidang Isbat Wakaf sebagai upaya membantu masyarakat melengkapi dasar hukum atas aset wakaf yang belum memiliki dokumen administrasi secara lengkap.
Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam kunjungan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir ke Pengadilan Agama Bekasi, Rabu (11/11/2026). Kedatangannya disambut langsung oleh Kepala Pengadilan Agama Bekasi, Rahmat Arijaya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas penguatan koordinasi pelayanan, khususnya terkait penyelesaian persoalan tanah wakaf yang membutuhkan dukungan kewenangan peradilan agama dan administrasi pertanahan.
Salah satu pembahasan utama adalah pemanfaatan Sidang Isbat Wakaf untuk membantu memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa wakaf yang belum didukung dokumen administratif secara lengkap, seperti wakaf yang dilakukan secara lisan atau ketika wakif telah meninggal dunia.
Melalui proses persidangan, penetapan pengadilan dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf.
“Tanah wakaf memiliki nilai sosial, keagamaan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Karena itu, aset wakaf perlu memiliki kepastian hukum dan administrasi yang tertib agar terlindungi serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama, kami berharap proses penyelesaian dokumen wakaf dapat lebih terkoordinasi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas tanah wakaf,” ujar Tarbarita.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, kedua instansi merencanakan penyusunan PKS sebagai landasan formal kerja sama. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme koordinasi, memperkuat sinergi antarlembaga, serta mendukung percepatan penanganan administrasi tanah wakaf di Kota Bekasi.
Dalam kunjungan tersebut, Tarbarita turut didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dicky Rizal Samsir Alam, serta Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah, Asep Tedy Setiawan.
Kantah Kota Bekasi akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk mendukung tertib administrasi serta kepastian hukum pertanahan. Sinergi dengan Pengadilan Agama diharapkan dapat membantu melindungi aset wakaf sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
