CIKARANG PUSAT, MEDIASI.COM – Bendahara DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bekasi, Sulaeman mengajak masyarakat mengawasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Menurut Sulaeman, pelaksanaan kegiatan ini perlu diawasi agar tidak dikerjakan asal-asalan oleh pihak ketiga atau kontraktor. Dia berharap pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan hingga penyelesaiaan pekerjaan, harus benar-benar sesuai dengan rancangan anggaran biaya.
“Kegiatan pembangunan infrastruktur dari DPRKPP sudah dimulai. Salah satunya, peningkatan jalan lingkungan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2023. Kami berharap penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukannya,” ujar Sulaeman.
Dia juga mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang asal-asalan sangat merugikan masyarakat, karena hasilnya tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama.
“Ketika pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan perencanaan atau hanya bisa digunakan sementara, itu sangat merugikan masyarakat,” ketusnya.
Sulaeman mengingatkan kembali, bahwa pekerjaan DPRKPP di tahun 2022 lalu, salah satunya pekerjaan pembangunan taman bermain anak dan lanjut usia (lansia) di beberapa tempat ada sebahagian yang perlengkapan taman tersebut tidak layak digunakan.
“Tahun 2022 lalu pembangunan taman bermain anak dan lansia di beberapa tempat ada dugaan dikerjakan asal-asalan, dimana taman yang dilengkapi tempat bermain sudah tidak bisa digunakan oleh masyarakat dan kita masih menunggu hasil penegakan hukum dari pihak berwenang, agar terang benderang,” tegasnya.
Dengan pengalaman seperti itu, Sulaeman meminta dinas terkait, secara khusus DPRKPP Kabupaten Bekasi agar melakukan pengawasan yang baik dan benar.
“Pengawasan dari dinas terkait harus benar-benar dilaksanakan dan kita semua khususnya masyarakat Bekasi harus berperan aktif ikut mengawasi jalannya pembangunan, agar kita semua merasakan dampak lajunya pembangunan untuk peningkatan ekonomi, karena seyogianya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan bertujuan demi kepentingan masyarakat,” ujar Sulaeman, aktivis buruh itu.
Sulaeman menambahkan bahwa jajarannya di tingkat Kecamatan sudah dikerahkan untuk mengawasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Kita sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, melalui organisasi Pospera jajaran DPC sudah mensosialisasikan agar kita terlibat ikut mengawasi pembangunan di Kabupaten Bekasi agar tepat sasaran demi mewujudkan hidup masyarakat yang sejahtera, damai dan tenteram,” tutupnya.
Untuk mengetahui bagaimana cara dinas terkait menentukan pelaksana dalam kegiatan dan adanya pekerjaan peningkatan jalan yang diduga tidak sesuai spek, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban dari Nurchaidir selaku Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi. (pir)
Baca koranmediasi.com untuk mendapatkan berita aktual, baik lokal maupun nasional. Disajikan secara tegas, lugas, dan berimbang.
